dalamperkara sengketa tata usaha militer telah diatur dalam Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Militer Utama.
Dariasas-asas hukum Pengadilan Tata usaha negara itu, sekaligus juga memberikan ciri khasnya dengan peradilan lain, khususnya peradilan perdata,--karena hukum acara yang dipergunakan pada peradilan TUN—seperti adanya pada peradilan perdata, kecuali ditentukan lain oleh UU tentang peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hubungan dengan asas hukum
Halini merupakan konsekuensi dari perkembangan kedudukan hukum agraria. Semula hukum agraria menjadi bagian dari hukum perdata, namun sejalan dengan semakin intensnya campur tangan negara dalam mengatur sumber daya tanah, hukum tanah juga mengandung aspek administratif dan aspek pidana. Bahkan dalam 1 Hakim Pengadilan TUN Jakarta. Makalah
Dalammemeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara dalam Pemilu dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2.
Mengawasidan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya. hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Peradilan tata usaha negara berperan dalam
1 Pengadilan adat 2) Pengadilan tata usaha negara 3) Pengadilan agung 4) Pengadilan tinggi 5) Pengadilan agama Yang merupakan pengadilan khusus adalah. a. 1, 2, dan 3 b. 1, 3, dan 5 c. 2, 3, dan 4 d. 1, 2, dan 5 e. 3, 4, dan 5 Jawaban: d 4. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan merupakan tugas dan
PemeriksaanPersiapan Dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Putusan No 4/G/2017/Ptun.Dps) argumentasi hukum berdasarkan logika deduktif induktif selanjutnya disajikan secara deskriptif. 3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara merupakan hukum acara yang pertama qNcN.
  • gvv66n3n2a.pages.dev/266
  • gvv66n3n2a.pages.dev/159
  • gvv66n3n2a.pages.dev/94
  • gvv66n3n2a.pages.dev/317
  • gvv66n3n2a.pages.dev/93
  • gvv66n3n2a.pages.dev/387
  • gvv66n3n2a.pages.dev/182
  • gvv66n3n2a.pages.dev/111
  • gvv66n3n2a.pages.dev/391

    • hakim anggota dalam pengadilan tata usaha negara merupakan hakim